oleh

“Belanja ATK” versus “Birokrasi Tanpa Kertas”

Penulis: Arifin Suaib

Sekretaris Dekopinwil Gorontalo

LINTAS OPINI (LIGO) – “Hitam Diatas Putih”, ini kalimat usang masihkah cukup sakti saat ini? Anda orang hukum, bisa-bisa Anda tersinggung dengan pertanyaan itu. Anda pebisnis online, “Ini benar-benar tidak perlu dan tidak lagi relevan”. Anda rakyat jelata, saya yakin Anda setidaknya menyimpan kertas berupa Kartu Keluarga atau mungkin Ijazah. Anda birokrat, setengah nyawa Anda tergantung pada kalimat “Hitam Diatas Putih”.

Dahsyatnya ungkapan “Hitam Diatas Putih” itu dari waktu ke waktu, Kita menyaksikan seseorang digiring ke Hotel Prodeo karena membubuhkan Tinta Hitam di atas Kertas Putih walaupun secara praktis dia tidak melakukan kesalahan. Ada pula fakta hilangnya Hak Penguasaan atas Aset tertentu hanya karena ada pihak lain yang sanggup menunjukkan secarik kertas. Atau bahkan seseorang yang sudah meninggal beberapa tahun bisa tidak diakui kematiannya jika tidak dibuktikan dengan Akta Kematian yang terbuat dari kertas.

Dikatakan Hitam tapi memang tidak semuanya adalah Tinta Hitam, Putih juga tidak selamanya Kertas Putih, juga tidak selamanya Kertas. Tetapi semuanya dapat digolongkan dalam istilah populer sebagai Alat Tulis Kantor atau ATK. Keberadaannya selalu penting dalam kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari. Lalu bagaimana saat ini ? Jawabannya saat ini sama saja dengan saat-saat dahulu, terkecuali untuk aktivitas tertentu. Dan parahnya yang memproduksi kertas-kertas itu adalah Pemerintah. Maka Organisasi Pemerintah atau Birokrasi biasanya mengeluarkan belanja yang cukup besar untuk ATK itu. Karena memang itu tugasnya. Lalu kondisinya kadang menjadi kontroversi yang ramai, saat berhadapan dengan Publik yang baru sadar (bukan setengah sadar) bisa jadi akan ramai-ramai membahas Belanja ATK Pemerintah, belanja ballpoin Pemerintah, dan seterusnya.

Kebangkitan sensitivitas rakyat terhadap Keuangan Publik atau Keuangan Daerah secara khusus, adalah gejala positif yang dikehendaki dalam tatanan pemerintahan yang baik (Good Governance). Bahwa perintah harus transparan dan masyarakat harus memiliki jalur untuk mengawasi Pemerintah. Kontrol publik atas penyelenggaraan pemerintahan khususnya pengelolaan keuangan akan membentuk siklus yang positif, yang salah satu titiknya berupa Partisipasi Publik yang tinggi, dalam bentuk kesediaan membayar pajak atau kontribusi dalam aktivitas pembangunan riil. Suasanya positif itulah sesungguhnya filosofi dasar yang diinginkan dalam transparansi pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah perlu dikontrol, diberi masukan tetapi orientasinya tidak pantas jika menjadi Destruktif, Dekonstruksi Kepercayaan Publik, Skeptis, Forcing Distrust. Publik  yang arif, terutama bagi yang disebut tokohnya, mesti menyejukkan sambil memberi kepercayaan bahwa Pemerintah Daerah mengemban tugas mulia yang harus diselenggarakan dengan baik, melalui pelayanan yang baik (Service Excellent), administrasi yang baik, melalui pengajuan Dokumen yang lengkap dalam perencanaannya, pengungkapan ke Publik yang sistematis, penyediaan bukti Surat Pertanggungjawaban yang cukup serta pelaporan yang komprehensif.

Bahkan cetakan ringkasan APBD saja yang demikian tebal itu pasti membutuhkan ATK. Kalau ringkasannya saja tebal, bagaimana dengan rinciannya, bagaimana dengan detil pertanggungjawabannya? Apakah itu wajib? Sayangnya walaupun saat ini Pemerintah Daerah sedang giatnya melakukan Gerakan Transaksi Non Tunai tetapi Bukti Transaksi Elektronik belum diakui dalam pengelolaan Keuangan Daerah.

Walaupun demikian ada kesadaran yang bakal menjadi gelombang besar efisiensi Keuangan Daerah dari sisi belanja ATK yang sudah dimulai di beberapa daerah, misalnya di Kabupaten Gorontalo, yakni kebijakan menuju Birokrasi Tanpa Kertas (Paperless Bureaucracy).

bersambung…. (*)

Komentar

Berikan Komentar Anda

Baca Juga Ini