oleh

Bupati Hamim: Kriminalisasi Pengadaan Barang Dan Jasa “Menakutkan” Bagi Pejabat Daerah

LINTAS BONEBOL (LIGO) Kriminalisasi Pengadaan banyak menjadi bahasan ketika terjadi kasus Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah. Kalau ada peristiwa kriminimal, ada pengusutan, ada pemeriksaan, ada juga kriminalisasi. Kadang-kadang “kriminalisasi” ini hal yang sangat kita khawatirkan.

“Kata “kriminalisasi” telah menjadi momok yang menakutkan, sehingga di beberapa Daerah banyak Pejabat menghindar atau menolak untuk terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” kata Bupati Bone Bolango (Bonebol) Hamim Pou pada Workshop Pengadaan Barang Dan Jasa dalam Kerangka Meminimalisasi Resiko dan Optimalisasi Kinerja di lingkungan Pemkab Bonebol, di Maqna Hotel Gorontalo, Senin (19/11).

Padahal kata Hamim Pou, PBJ Pemerintah adalah sesuatu yang sangat penting dan mutlak karena merupakan salah satu cara yang bisa ditempuh sebagai sarana mewujudkan Pelayanan Publik bahkan menciptakan lapangan kerja. Tanpa adanya Pengadaan Barang/Jasa, maka program pemerintah tidak bisa dijalankan dan jika semua Program terhenti, masyarakatlah yang akan menerima dampaknya.

Olehnya itu lanjut dia, jika ditinjau dari sisi Pembagian Hukum, PBJ Pemerintah adalah proses Administrasi Pemerintahan yang tunduk pada Hukum Tata Usaha Negara, sejak Perencanaan sampai Penetapan Pemenang dan Proses Jual Beli yang tunduk pada Hukum Perdata sejak Penandatanganan Kontrak sampai terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.

Menurutnya, “kriminalisasi” PBJ secara umum akan muncul ketika terjadi penanganan dugaan pelanggaran pidana yang terjadi dalam rangkaian proses PBJ Pemerintah. Undang-Undang Pidana yang diterapkan kepada pelaku PBJ Pemerintah adalah Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang ancaman hukumannya sangat berat. Oleh karena itulah, “kriminalisasi” menjadi momok yang menakutkan.

Ia pun berharap lewat kegiatan Workshop yang berharga itu, seluruh peserta bisa bersama belajar memahami kerangka berpikir, memetakan resiko dalam Pengadaan Barang dan Jasa guna optimalisasi kinerja demi majunya Kabupaten Bonebol.

Bupati Hamim Pou menghadiri sekaligus membuka kegiatan Workshop Pengadaan Barang Dan Jasa dalam kerangka meminimalisasi resiko dan optimalisasi kinerja di lingkungan Pemkab Bonebol, di Maqna Hotel Gorontalo, Senin (19/11). (F.AKP)

Sebelumnya, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bonebol Kusno menjelaskan, pelaksanaan Workshop tersebut bertujuan sebagai wahana konsolidasi berbagai kebijakan, sehingga dapat dirumuskan suatu keluaran berupa kerangka kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa.

“Kegiatan yang diikuti sebanyak 130 peserta dari PPK/PjPPHP/PPHP OPD di lingkungan Pemkab Bonebol itu menghadirkan narasumber Muhamad Nur Yahya dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI), dan Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI),” jelas Kusno.

Laporan: Hms/AKP/Mirna Ahaya
Editor: Arlan

Komentar

Berikan Komentar Anda