oleh

Dekot Tindak Lanjuti Keluhan Warga Soal Aktivitas Bongkar Muat Kontainer PT. Pelindo

LINTAS DEKOT (LIGO) – Aktivitas Bongkar Muat Kontainer PT. Pelindo di Kelurahan Talumolo dikeluhkan masyarakat. Aktivitas Bongkar Muat Kontainer yang berdampingan dengan pemukiman warga ini menimbulkan getaran dan di duga getaran tersebut membuat dinding rumah warga retak. Bukan Hanya itu, warga sekitar juga keluhkan suara bising yang timbul dari aktivitas Bongkar Muat Kontainer.

Keluhan itu mereka sampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo yang langsung menindak lanjutinya dengan mengadakan Rapat Gabungan Komisi B dan Komisi C, Senin (12/11) Aula I DPRD dan menghadirkan pihak terkait, PT. Pelindo dan Pemerintah Kota Gorontalo.

Usai Rapat Gabungan, Ketua DPRD Fedriyanto Koniyo mengatakan ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh DPRD terkait masalah keluhan warga yang terganggu dengan aktivitas Bongkar Muat Kontainer.

“Hal yang sangat urgent dalam rapat tadi adalah, adanya Depo-Depo Kontainer yang diluar dari aktivitas Pelabuhan yang diketahui lahan ini di sewa oleh Perusahaan Bongkar Muat dari Masyarakat pemilik lahan dan juga dari beberapa Perusahaan,” ujar Ketua DPRD.

Ia menambahkan, kedepan akan ada upaya yang dilakukan oleh PT. Pelindo untuk Pembebasan Lahan. Agar tidak ada lagi lahan yang di sewa dari pihak tertentu. Menurut Ketua DPRD ini merupakan solusi yang bagus.

“saya kira ini merupakan solusi yang bagus. Bila melihat daerah lain, di Bitung, Makassar, Jakarta dan Surabaya itu 2 KM sebelum lokasi aktivitas Pelabuhan itu sudah ada lokasi Pelabuhan yamg digunakan untuk aktivitas Bingkar Muat. Jadi tidak ada lagi rumah warga disekitar aktivitas Bongkar Muat,” kata Ketua DPRD.

Fedriyanto Koniyo juga menyadari yang menjadi masalah terkait Rencana Jangka Panjang Pembebasan Lahan oleh PT.Pelindo yang telah menyiapkan anggaran untuk Pembebasan Lahan adalah adanya Warga sekitar Pelabuhan yang tinggal dan tidak memiliki legalitas kepemilikan lahan. Sehingga kata Fedriyanto Konyio ada indikasi bahwa Lahan yang di tempati adalah Lahan Pemerintah yang berdasarkan Undang-Undang, sewaktu-waktu bisa saja diambil oleh Pemerintah.

“Namun kami tidak ingin ada masyarakat yang dirugikan. Sehingganya sebelum Pembebasan Lahan terlebih dahulu harus ada Relokasi. Dan bagi yang tidak memiliki Surat Kepemilikan Lahan yang sudah tinggal bertahun-tahun, setidaknya ada welas asih yang diberikan kepada mereka,” pinta Ketua DPRD.

Rapat Gabungan Komisi B dan Komisi C DPRD Kota Gorontalo bersama PT. Pelindo, Balai Jalan dan Dishub Kota Gorontalo. Senin (12/11)

Sementara itu, Andi Mulsam Manajer Usaha dan Teknik PT. Pelindo menanggapi keluhan warga yang terganggu dengan suara bising akibat aktivitas Bongkar Muat, mengatakan telah mencarikan solusi atas keluhan itu.

“Yang namanya kegiatan Bongkar Muat itu kan 24 jam. Nah kemarin itu ada keluhan, dan kita sudah bicarakan dengan warga sekitar mulai pukul 22.00 Wita, kita hentikan aktivitas Bongkar Muat di Depo yang dikeluhkan dan kita melakukan aktivitas di Pelabuhan mulai pukul 22.00 WITA sampai pagi. Keesokan harinya lagi baru kita lakukan aktivitas lagi di Lokasi yang dikeluhkan warga,” terang Andi.

Laporan: Najid Lasale
Editor: Syahrir

Komentar

Berikan Komentar Anda