oleh

Dewan Kota Soroti Kosongnya Jabatan Eselon Dan Pemecatan Honorer Di Pemda Kota Gorontalo

LINTAS DEKOT (LIGO) – Selama tahun 2018, tercatat sebanyak 49 Jabatan Eselon II, III dan IV kosong di Pemerintah Kota Gorontalo. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo dengan adanya kekosongan ini akan menyebabkan lambatnya pelayanan masyarakat oleh Pemerintah Kota Gorontalo.

Seriusi masalah ini, DPRD Kota Gorontalo lakukan Rapat Gabungan Komisi dengan menghadirkan Pemerintah Kota Gorontalo diantaranya, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Gorontalo, Inspektur Kota Gorontalo, Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo dan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo, yang membahas terkait Evaluasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Penunjang di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. Senin (19/11) Aula 1 DPRD Kota Gorontalo.

Namun sayang Rapat Evaluasi yang direncanakan mulai pukul 09.00 WITA ini, molor hingga pukul 11.14 WITA dikarenakan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Gorontalo yang mengetahui persis persoalan ASN di Kota Gorontalo belum hadir sebab menurut informasi yang dirangkum, dirinya masih memenuhi panggilan dari Polres Gorontalo Kota.

Meskipun demikan, Rapat tetap dilanjutkan dan kemudian di skorsing selama 30 menit, karena mayoritas Anggota Dewan menginginkan Kepala BKPP hadir agar rapat tersebut bisa menghasilkan solusi atas masalah yang dihadapi.

Sekitar pukul 12.27 WITA, Rapat kembali dilanjutkan dan Kepala BKPP juga telah hadir dalam Rapat itu. Wakil Ketua Dewan Kota, Erman Latjengke usai Evaluasi kepada awak media mengatakan Dewan Kota melalui Evaluasi ini ingin mengetahui solusi apa yang bisa dihadirkan untuk mengatasi kekosongan Jabatan yang ada.

“Alhamdulillah tadi sudah ada jawaban dari Kepala BKPP, bahwa pengisian Formasi untuk Eselon II, III dan IV yang kosong tadi akan di isi pada awal Tahun 2019 melalui Lelang Jabatan,” ujar Erman Latjengke mengulang pernyataan Kepala BKPP.

Dewan Kota juga menyoroti masalah Tenaga Penunjang (Honorer) di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo yang “dirumahkan” (pecat), dan kemudian telah disampaikan posisi itu sudah ada pengganti.

Berdasarkan penjelasan Kepala BKPP, jumlah Tenaga Penunjang di Kota Gorontalo sebanyak 2 ribu Orang, dan saat ini tetap 2 ribu Orang. Berarti tenaga penunjang yang telah dirumahkan sudah ada pengganti. Sebab kata Erman anggaran yang disiapkan hanya untuk 2 ribu Orang.

“Nah itulah yang menjadi bahan pertanyaan bagi Anggota DPRD, kenapa mereka dirumahkan, apa kesalahan mereka,,? kalaupun ada hal yang mereka langgar maka ada mekanisme yang harus dilakukan oleh BKPP. Nah mekanisme itu dijalankan atau tidak, atau pemberhentian ini hanya sepihak karena laporan satu, dua orang saja kemudian langsung ditindak lanjuti,” ungkap Erman menanyakan alasan.

Terungkap dalam Rapat, Pemberhentian ini dilakukan ada yang sesuai mekanisme dan diketahui oleh Kepala BKPP dan ada yang tidak diketahui oleh Kepala BKPP.

Rapat Evaluasi ASN Pemda Kota Gorontalo bersama DPRD Kota Gorontalo

Anggota Dewan Kota juga mempertanyakan pada Kepala BKPP, tentang pemberhentian Tenaga Penunjang tersebut ada “intervensi” dari orang yang berada diluar sistem Pemerintahan. Sebab informasi yang diterima Anggota Dewan, ada oknum yang mencoba mempengaruhi BKPP untuk me-rumah-kan Tenaga Penunjang karena masalah beda pilihan politik. Hal ini langsung dibantah Kepala BKKP Ikhsan Hakim yang mengatakan “Tidak benar” ada intervensi dari pihak luar sistem.

“Tidak ada, selama ini ke saya tidak ada intervensi,” ungkap Ikhsan Hakim membantah.

“Ada yang diberhentikan berdasarkan Laporan, karena ada Laporan yang masuk ke saya, bahwa orang tersebut terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik yang tentunya ini diluar tugas Tenaga Penunjang. Jumlah yang dirumahkan tidak lebih dari 20 Orang, namun ada kemungkinan untuk dikembalikan dan klarifikasi kembali, terutama bukti-bukti bahwa mereka terlibat kegiatan politik,” sambung Ikhsan Hakim.

Sementara itu, Ketua Komisi B Ariston Tilameo mengatakan dengan tegas kepada Kepala BKPP untuk mengembalikan Tenaga Penunjang yang diberhentikan tanpa sepengetahuan Kepala BKPP.

“Kami minta yang tidak diketahui oleh Kepala BKPP itu dikembalikan hak-haknya,” tegas Arsiton.

Ariston Tilameo juga mengungkapkan terkait pemberhentian Tenaga Penunjang dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo ada indikasi dilakukan oleh oknum diluar Sistem Pemerintahan.

“intervensi ini kita belum tahu persis, tapi indikasinya ada ,” ungkap Ariston Tilameo.

Laporan: Najid Lasale
Editor: Arlan

Komentar

Berikan Komentar Anda

Baca Juga Ini