oleh

Dinas Kominfo Kabgor Rancang Aplikasi “Satu Data Indonesia”

LINTAS LIMBOTO (LIGO) – Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, tentang Satu Data Indonesia yang belum lama ini dikeluarkan, belum dapat diterapkan oleh pemerintah daerah lantaran masih banyak menuai perdebatan soal kehadiran regulasinya.

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Perpres tersebut berbunyi “Satu Data Indonesia adalah kebijakan Tata Kelola Data Pemerintah untuk menghasilkan Data yang Akurat, Mutakhir, Terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk,”

Perpres tersebut dimaksudkan agar memperoleh data yang Akurat, Mutakhir, Terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagikan, diperlukan perbaikan Tata Kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah melalui Penyelenggaraan Satu Data Indonesia, sehingga Pemerintah memandang perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.

Kendati demikian, Perpres tersebut belum bisa diterapkan dan bahkan Dinas Kominfo dari berbagai daerah melontarkan protes atas Regulasi tersebut, tak terkecuali Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo. Kepala Dinas Haris Tome mengatakan, Perpres tersebut masih butuh disosialisasikan oleh Kementerian terkait.

“Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo masih butuh kolaborasi dan sinergisitas lintas sektor. Dalam Perpres itu Badan Pusat Statistik nantinya sebagai sumber, karena didalam aturan itu Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah sebagai pemberi rekomendasi terkait dengan Data One Data yang akan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah,” terang Haris. Kamis (25/07).

Meskipun Perpres itu masih banyak diperdebatkan, Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo saat ini sementara mengumpulkan data sekaligus merancang Aplikasi yang akan memudahkan pelaksanaan Tupoksi Data Sektoral untuk menjalankan Regulasi Satu Data Indonesia. (B01)

Editor: Syahrir

Komentar

Berikan Komentar Anda

Baca Juga Ini