oleh

Dugaan Pelanggaran Kode Etik KPU Boalemo, DKPP: Akan Diputuskan Di Jakarta

LINTAS POLITIK (LIGO) – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) laksanakan Sidang yang ke-2 terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan teradu Ketua dan Anggota KPU Kab. Boalemo. Sabtu, (19/01/2019). Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Gorontalo.

Ketua KPU Kabupaten Boalemo Asra Djibu menyampaikan bahwa ceklist yang buat sebagai Alat Kontrol untuk Verifikasi Berkas. Dan setelah itu pada Tanggal 7 Kabupaten Boalemo melakukan Rapat Pleno untuk memeriksa Hasil dari Tim Pokja.

“Di Rapat Pleno itu Kami melihat dari semua Regulasi yang ada baik di UU 7 Tahun 2017 maupun PKPU No. 20, tidak ada aturan yang memerintahkan KPU untuk mencoret dan itu sudah disampaikan tadi pada saat Persidangan,” jelas Asra Djibu.

Selain itu, Asra Djibu mengatakan, terkait Limit Waktu Verifikasi berkas, tidak ada lagi waktu karena PKB memasukkan berkasnya di akhir waktu atau Injury Time.

“Ada masa perbaikan pada Tanggal 20 akan tetapi PKB ini mendaftarkan diri di masa Injury Time, malam sekitar Jam setengah 12 malam dan Kita juga sudah menyampaikan harus melakukan Perbaikan. Namun saat Perbaikan pada tanggal 22 sampai 31 Mereka juga memasukkan Perbaikan nanti di hari terakhir. Artinya Limit Waktu untuk Klarifikasi perbaikan,” terang Asra Djibu

Ketua KPU Boalemo Asra Djibu meyakini apa yang dilaksanakan sudah sesuai Tahapan dan semua Tahapan Pencalonan tidak yang terlewatkan dan mulai dari Tahapan Pencalonan sampai pada Tahapan DCT KPU Boalemo selalu mengundang Bawaslu dan Partai Politik.

Sidang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh DKPP. (kiri ke kanan) Prof. Yasin Tuloli, Silvi Katili, Prof. teguh Prasetyo dan Jaharuddin Umar.

Sementara itu, Ketua Majelis Sidang, Prof. Teguh Prasetyo mengatakan, Sidang ini dilaksanakan untuk menggali Fakta yang sebenarnya, yakni apa yang di persoalkan Pengadu dan apa yang dilakukan Teradu.

“Kita menghargai sekali Aduan dari Pengadu, supaya Teradu atau Penyelenggara Pemilu itu lebih hati-hati, apalagi dalam rangka menghadapi Pemilihan nasional dan Pileg pada Tanggal 17 April mendatang,” jelas Prof. Teguh yang juga Anggota DKPP Pusat.

Hasil dari Persidangan ini oleh Prof. Teguh nantinya akan dibawa pada Rapat Pleno DKPP oleh 7 Orang Anggota DKPP.

“Tadi Kita sudah Rapatkan dengan Anggota Majelis lainnya untuk menentukan bagaimana Resume Persidangan dan Resume Persidangan ini akan disampaikan di Jakarta nanti untuk memberikan putusan,”. tutur Prof. Teguh.

Pada Sidang kali ini dipimpin langsung oleh Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo sebagai Ketua Majelis bersama Anggota Majelis Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Gorontalo, diantaranya Prof. Yasin Tuloli (Unsur Masyarakat), Silvi Katili (Unsur KPU), dan Jaharudin Umar (Unsur Bawaslu).

Laporan: Arlan
Editor: Syahrir

Komentar

Berikan Komentar Anda

1 comment

Baca Juga Ini