oleh

Jalin Kerja Sama Dengan New Zealand, Pemda Kabgor Tingkatkan Pelayanan Publik

LINTAS LIMBOTO (LIGO) – Menghadapi era Revolusi Industri 4.0, Pelayanan Publik dengan basis teknologi dinilai perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kepuasan pelayanan masyarakat.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Bergerak cepat dengan menjalin kerja sama pelaksanaan Bimtek Pelayanan Publik antara pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan pemerintah New Zealand.

Asisten III Drs. Hen Restu usai mengadakan pertemuan bersama pemerintah New Zealand, Selasa (24/06) di Ruang Kerja Asisten III Lantai II Kantor Bupati Gorontalo menerangkan, Sesuai Misi ke 5 Pemerintah Kabupaten Gorontalo, tentang Melaksanakan Kerjasama Untuk  Pembangunan Daerah, maka pemerintah Kabupaten Gorontalo  bekerjasama dengan pemerintah New Zealand terkait Program Pelayananan Publik, dimana pemerintah New Zealand memberikan bantuan Capacity Building sebesar 5.000 Nz.

Hen Restu lanjut menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa  atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

“Sebetulnya telah jelas terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ada Pasal yang mengatur bahwasanya Pelayanan Publik harus memilki Sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat,” jelas Hen Restu, tentang pentingnya kecepatan Pelayanan Publik di era 4.0

Merujuk pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa  “Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan Sistem Informasi yang bersifat nasional”

“Sementara di Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Penyelenggara berkewajiban mengelola Sistem Informasi yang terdiri atas Sistem Informasi Elektronik atau Non Elektronik yang sekurang-kurangnya meliputi; Profil Penyelenggara, Profil Pelaksana, Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Pengelola Pengaduan dan Penilaian Kinerja” tambahnya.

“Maka dari itu sudah cukup jelas bahwa setiap penyelenggara diwajibkan untuk menyediakan Sistem Informasi secara nasional. Dengan begitu tidak lain Teknologi Informasi berperan besar dalam rangka pemenuhan sistem tersebut untuk skala nasional,” imbuhnya.

Laporan : Najid Lasale
Editor : Syahrir

Komentar

Berikan Komentar Anda

Baca Juga Ini