oleh

Jerat Pidana Bagi Pembuat dan Pengguna “Ijazah Palsu”

LINTAS HUKUM (LIGO) – Palsukan Ijazah S1 agar lolos Seleksi Pendamping Desa pada Satker P3MD Provinsi Gorontalo, oknum RM dapat dijerat dengan Sanksi Pidana Penjara dan Denda.  Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 42 Ayat 4, Perseorangan, Organisasi, atau Penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan Ijazah. Hal ini disampaikan Direktur Kajian Hukum di Universitas Patria Artha, Makassar, Suwitno Kadji saat dimintai tanggapan. Rabu (31/07).

Dirinya menambahkan Pasal 93 dalam Undang-Undang itu disebutkan Perseorangan, Organisasi atau Penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6), (7), dan Pasal 42 ayat (4), dapat dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 10 Tahun atau Pidana Denda 1 Milyar Rupiah. Dan untuk Pengguna Ijazah Palsu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 69, setiap Orang yang menggunakan Ijazah Palsu, dapat dipidana dengan Pidana Penjara 5 Tahun, atau Denda 500 Juta Rupiah.

“Kalau Ijazahnya Asli Tapi Palsu (AsPal), tentu dapat diduga melibatkan Oknum-Oknum pada Perguruan Tinggi yang telah mengeluarkan Ijazah itu sendiri,” ungkap Suwitno.

Sebaliknya tambah Suwitno, kalau Ijazah itu hanya Palsu, berarti ada Oknum-Oknum Komplotan diluar institusi Pendidikan Tinggi, sebagai Pemalsu Ijazah atau oleh Pemegang Ijazah itu sendiri.

“Dan manakala Ijazah itu sudah dipergunakan untuk meraih atau mendapatkan sesuatu, baik suatu Pendapatan atau Kedudukan yang mempunyai konsekuensi pembiayaan yang dibebankan kepada negara, maka hal ini dapat di Pidana pula, dengan delik Pidana Umum. (KUHP Pasal 263 tentang Kejahatan Pemalsuan Surat),” terangnya.

Terkait Ijazah Palsu yang digunakan RM, Suwitno menjelaskan untuk membuktikan bahwa Ijazah yang dimiliki RM ini bukan AsPal/Asli tapi Palsu, Pimpinan Akademik Perguruan Tinggi Pendidikan harus melaporkan kepada pihak yang berwajib sebab kalau tidak, tentu akan ada konsekuensi hukumnya.

Pembuktian bahwa Ijazah yang dimiliki oleh oknum ber-inisial RM itu bukan AsPal, tetapi Palsu saja, dengan cara melaporkan yang bersangkutan kepada pihak yang berwajib demi martabat Perguruan Tinggi itu sendiri.

“Maka dengan sendirinya pihak Akademik Pendidikan Tinggi tidak patut diduga terlibat dalam persoalan Ijazah ini. Dan yang bertanggungjawab secara hukum adalah pemegang ijazah itu sendiri,” jelasnya. (A02)

Editor: Najid Lasale

Komentar

Berikan Komentar Anda

Baca Juga Ini