oleh

Kejari Gorut: Kasus Pelanggaran Pidana Pemilu Oknum Caleg PDIP Gorut Dalam Penyidikan

LINTAS HUKUM (LIGO) – Para Aktivis Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Demokrasi Gorontalo Utara mendatangi para penegak hukum di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara, Selasa (11/06/2019).

Kedatangan para Aktivis ini guna mempertanyakan sejauh mana proses penanganan Kasus Pidana Pemilu yang di duga dilakukan oleh oknum Caleg PDIP dari Dapil Gorontalo V dan Dapil Gorontalo Utara III.

“Kami datang untuk menanyakan sejauh mana penanganan kasus Pidana Pemilu berkaitan dengan praktek Money Politic yang di duga dilakukan oleh oknum AR Caleg DPRD Propinsi Gorontalo dan DSD Caleg DPRD Kab. Gorontalo Utara dari PDIP,” kata Ismail Musada.

Lebih lanjut, Ismail Musada memaparkan di hadapan jajaran Kejari Gorut yang di wakili oleh Hendra Dude, SH dan Akhsan, SH, bahwa pihaknya sebelum mendatangi Kejari juga sudah menyambangi Institusi lainnya yang termasuk pada Sentra Gakkumdu.

“Kami sudah ke Polres Gorontalo dan sudah ketemu Penyidik, juga Kami sudah ke Bawaslu Gorut. Namun Kami tidak dapat menemui para Komisioner, terakhir Kami kesini (Kejaksaan Gorut,red).” tukas Ismail.

Menanggapi Pernyataan dan Pertanyaan dari para Aktivis ini, Hendra Dude, SH yang saat itu di dampingi oleh Akhsan, SH mengatakan bahwa pihaknya belum bisa menjawab Pertanyaan para Aktivis tentang Perkembangan Penyidikan karena itu bukan ranah institusinya.

“Ya, terima kasih teman-teman sudah datang ke Kami untuk mengkonfirmasi masalah ini, namun Kami belum bisa menjawab sejauh mana perkembangan Penyidikan Kasus ini, sebab itu ranahnya Kepolisian, dalam hal ini Polres Gorontalo. “ terang Hendra Dude.

“Hanya saja yang perlu Kami sampaikan bahwa Kasus ini sudah Tahap Penyidikan oleh Polres Gorontalo, Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) nya sudah dikirimkan ke Kami,” lanjut Hendra Dude, SH. yang menjabat Kasubsi Penyidikan Kejari Gorontalo Utara.

Di akhir pertemuannya dengan para Aktivis ini, Hendra Dude, SH., MH. dan Akhsan, SH. meminta agar para Aktivis dapat memahami Tupoksi masing-masing Institusi yang ada di Sentra Gakkumdu.

“Teman-teman, Sentra Gakumdu terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Masing-masing Institusi punya Tupoksi, kalau Kami di Kejaksaan sifatnya Menunggu Berkas yang akan di ajukan oleh Penyidik. Tata Cara Beracaranya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bedanya saja hanya soal waktu, kalau Pidana Pemilu sesuai dengan UU No.7/2017, proses Penyidikannya hanya 14 Hari Kerja, jadi Hari Libur tidak dihitung,” jelas Hendra menutup Pertemuannya dengan para Aktivis Mahasiswa ini.

Akankah kasus ini akan sampai ke Tahap Penuntutan? Kita tunggu proses selanjutnya.

Laporan: Ompi/PR/Jaringan Berita SMSI
Editor: Najid L

Komentar

Berikan Komentar Anda

Baca Juga Ini