oleh

Keuangan Negara versus Keuangan Daerah

Oleh : Arifin Suaib

Sekretaris Dekopinwil Gorontalo

LINTAS OPINI (LIGO) – Dahulu ruang lingkup Keuangan Daerah seutuhnya menjadi bahagian dari Keuangan Negara. Pemahaman demikian terkadang masih kita temui saat ini, pada zaman dimana Daerah sudah diberikan kewenangan-kewenangan tertentu secara otonom dan pengelolaan fiskal yang sudah dilimpahkan dalam konteks Desentralisasi oleh Pemerintah Pusat. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal sesungguhnya menghadirkan paradigma yang berbeda dalam pemahaman Keuangan Daerah dan Keuangan Negara.

Definisi Keuangan Negara dan Keuangan Daerah mengisyaratkan adanya batasan-batasan yang berbeda dalam ruang lingkup kedua istilah ini. Implikasinya dapat dilihat secara praktis misalnya terhadap perbedaan Obyek Penerimaan Negara dan Obyek Pendapatan Daerah, lebih jelas lagi misalnya Pajak Negara berbeda dengan Pajak Daerah dan seterusnya. Demikian pula pada sisi Belanja Negara dan Belanja Daerah.

Perbedaan itu mengakibatkan Pengaturan dan Perlakuan yang berbeda pula. Regulasi yang dibuat secara khusus untuk mengatur Mekanisme terkait pengelolaan Keuangan Negara tidak dapat diterapkan secara langsung dalam pengelolaan Keuangan Daerah walaupun rujukan regulasi diatasnya sama.

Rujukan terpenting atas perbedaan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara khususnya Pasal 6 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara oleh Presiden didelegasikan kepada Tiga Pihak yakni Menteri Keuangan, Menteri/Pimpinan Lembaga, dan Gubernur/Bupati/Walikota. Pendelegasian kepada Menteri Keuangan serta Menteri/Pimpinan Lembaga bersifat “Pemberian Kuasa” sedangkan pendelegasian kepada Gubernur/Bupati/Walikota adalah “Penyerahan Kekuasaan”. Maka kedudukan Kepala Daerah (Guberur/Bupati/Walikota) dalam pengelolaan Keuangan Daerah berada pada derajat tertinggi sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah.

Dari sinilah kewenangan Kepala Daerah itu dibentuk untuk mengelola Potensi Keuangannya secara mandiri serta melaksanakan Tugas-Tugas Desentralisasi melalui pelibatan kelembagaan Pemerintah Daerah termasuk DPRD dan juga masyarakat secara luas. (*)

Komentar

Berikan Komentar Anda

Baca Juga Ini