oleh

Komisi C Dewan Kota: Proyek Saluran Air “Asal Jadi”

LINTAS KOTA (LIGO) – Tahun Anggaran 2018 akan segera berakhir, namun 16 Proyek Saluran Air, Duicker dan Pengaman Tebing di Kota Gorontalo yang di danai dari APBD 2018 belum juga rampung. Lantas, hal ini mengundang tanya dari Komisi C DPRD Kota Gorontalo Bidang Pembangunan, yang mempertanyakan Kinerja Dinas PU sebagai penanggung jawab penuh Proyek Pembangunan tersebut.

Kontrak Proyek Terlambat

Proyek yang Belum Rampung ini merupakan Kelalaian dari Dinas PU, yang baru menandatangani Kontrak Kerja pada tanggal 08 Nopember 2018. Dan yang paling sangat membingungkan di Komisi C adalah Waktu Kerja yang disepakati hanya 50 Hari Kerja. Padahal menurut Mereka, seharusnya Pihak Ketiga dalam hal ini Kontraktor itu harus diberi hak mengerjakan Proyek selama 60 Hari Kerja. Dengan Waktu yang begitu singkat maka Wajar Saja Proyek tersebut Belum Rampung dan bahkan membuat Komisi C pesimis dengan Proyek ini akan selesai sampai pada Waktu Kerja yang ditentukan.

“Dalam Kontrak Kerja, Dinas PU hanya memberikan Waktu Kerja selama 50 Hari, seharusnya Pekerjaan yang dengan Anggaran sekecil apapun itu, Hak yang diberikan kepada Kontraktor itu selama 60 Hari. Kenapa PU hanya memberikan Waktu 50 Hari, itu karena apabila diberi waktu 60 Hari, akan menyebabkan Pekerjaan berakhir pada Januari 2019, dan ini tentu sudah Lewat Batas Tahun Anggaran,” ujar Hais Nusi Ketua Komisi C.

Kualitas Proyek, Asal-Asalan

Kontrak Kerja Terlambat dan Waktu yang sangat singkat membuat Kontraktor sebagai Pihak Ketiga harus Menyelesaikan Proyek dengan Tepat Waktu meskipun Kualitas Proyek yang dihasilkan, Asal Jadi. Bahkan Komisi C sendiri, saat lakukan Pengawasan mendapati langsung salah Satu Proyek Saluran di Kelurahan Huangobotu yang Mudah Hancur. Sangat disayangkan, Proyek yang dibangun dengan Anggaran yang tidak sedikit ini, malah dibangun secara Asal-Asalan. Dan tentunya yang dirugikan adalah Masyarakat Kota Gorontalo itu sendiri.

Pengerjaan Proyek Asal-Asalan di Kelurahan Huangobotu yang merupakan Kelurahan tempat tinggal Walikota Gorontalo ini menjadi guyonan bagi Komisi C, yang menyebut, Dinas PU dan Kontraktor tidak takut membuat Proyek Yang Asal Jadi di Kelurahan, tempat tinggal Walikota Gorontalo.

“Proyek ini tidak jauh dari Rumah Saya, tapi yang lebih dekat dengan Proyek ini adalah kediamannya Walikota. Bila pengerjaannya asal jadi begini maka terkesan Dinas PU dan Kontraktor itu tidak takut dengan Pengawasan saya sebagai Ketua Komisi C, dan tidak takut dengan Pengawasan Walikota Gorontalo sebagai Pimpinannya,” guyon Hais.

Nilai Kontrak Proyek

16 Proyek yang di danai dari APBD 2018 ini, di bangun dengan Anggaran yang Cukup Fantastis, meskipun Hasilnya Tidak Sebanding dengan Anggaran yang dikeluarkan.

Lihat saja data Pekerjaan Proyek berikut:

  1. Kontruksi Saluran Air belakang Kantor Camat Kota Timur, Nilai Kontrak Rp. 119.083.000,

  2. Saluran Dan Duicker Jalan 23 Januari, Nilai Kontrak Rp. 149.105.000,

  3. Saluran Jalan Pangeran Hidayat III, Nilai Kontrak Rp. 148.738.000,

  4. Saluran Jalan Budi Utomo, Nilai Kontrak Rp. 198.846.000,

  5. Saluran Jalan Ternate, Nilai Kontrak Rp. 198.672.000,

  6. Saluran Jalan Membramo, Rp. 104.053.000,

  7. Duicker Kelurahan Pulubala, Nilai Kontrak Rp. 74.512.000,

  8. Saluran Belakang Hotel Rahmat Inn, Nilai Kontrak Rp. 198.802.000,

  9. Saluran Kelurahan Huangobotu, Nilai Kontrak Rp. 149.016.000,

  10. Saluran Kelurahan Liluwo, Nilai Kontrak Rp. 99.302.000,

  11. Rehab Duicker Jalan Gelatik, Nilai Kontrak Rp. 49.522.000,

  12. Saluran Kelurahan Heledulaa Utara, Nilai Kontrak Rp. 123.937.000,

  13. Kontruksi Talud Pengaman Tebing Kelurahan Botu (Lanjutan), Nilai Kontrak Rp. 198.953.000,

  14. Saluran Air Dan Duicker Jalan Sam Ratulangi Paket 1 (615 M), Nilai Kontrak Rp. 828.567.364.66.

  15. Saluran Air Dan Duicker Jalan Jamaludin Malik (284 M), Nilai Kontrak Rp. 455.064.964.60.

  16. Saluran Air Jalan Ario Katili (680 M), Nilai Kontrak Rp. 314.889.132.68

Komisi C Nilai Kontruksi Saluran Air di Kelurahan Huangobotu dibuat Asal Jadi

Lakukan tugasnya sebagai Fungsi Pengawasan, Komisi C Jum’at (14/12) lalu, lakukan panggilan kepada Inspektorat dan Dinas PU meminta Penjelasan terkait Proyek tersebut. Dalam pertemuan itu, Komisi C merekomendasikan kepada Inspektorat Kota Gorontalo untuk lakukan Penelitian Kontrak.

“Saya minta Inspektorat lakukan Penelitian Kontrak, dan kalau perlu kalau Pengerjaan ini Tidak Tepat Waktu dan Tidak Sesuai Rekomendasi PU, maka Kami sarankan untuk lakukan Pemutusan Kontrak. Kalau perlu CV Kontraktornya di black list,” tegas Hais.

Bila Inspektorat tidak melakukan Rekomendasi itu, Hais mengatakan akan mempertanyakan ‘Apa Kerja Inspektorat Saat Ini ?’. Apa yang dilakukan oleh Komisi C ini merupakan tanggung jawabnya sebagai Fungsi Pengawasan, dan bila terjadi Masalah Hukum terhadap Proyek-Proyek ini seperti halnya yang terjadi pada masalah Pembangunan 7 Ruas Jalan, Komisi C mengatakan telah melakukan Tugas Pengawasannya, mulai dari Melihat Langsung dan memerintahkan Pemerintah melalui Dinas terkait untuk melaksanakan Pembangunan sesuai yang direkomendasikan.

Dilain sisi, menurut Sekretaris Dinas PU Kota Gorontalo, Irianto Pade beralasan kendala yang dihadapi Dinas PU dalam Keterlambatan Proyek ini diakibatkan dari Pengesahan APBDP yang Prosesnya Lama sehingga membuat penanda tanganan kontrak terlambat.

Proyek Pengerjaan Saluran Air Kota Gorontalo yang Tidak sesuai Perencanaan, Susun Batu Hanya Setengah

Terkait Waktu Kontrak Kerja yang hanya 50 Hari Kerja, Irianto mengatakan Pihak Kontraktor dalam Kontrak Kerjanya Menyanggupi untuk melaksanakan Proyek sesuai waktu yang disepakati.

“Dalam Kontrak itu kan pada Penawaran Waktu 50 Hari dan mereka Mengatakan Sanggup mengerjakannya. Kami tidak menyalahkan Siapa-Siapa soal keterlambatan ini,” terang Irianto.

Laporan: Najid Lasale
Editor: Syahrir

Komentar

Berikan Komentar Anda

Baca Juga Ini