oleh

KPU: Masih Ada Caleg Yang Belum Pasang APK

LINTAS POLITIK (LIGO) – Lakukan Evaluasi Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, KPU Provinsi Gorontalo masih temukan Caleg DPD dan DPR yang belum memasang Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasiltasi oleh KPU.

Dalam Evaluasi yang dihadiri oleh Caleg dan Perwakilan Caleg tersebut, KPU mencari tahu kendala dan masalah yang dihadapi oleh Caleg dalam lakukan Aktivitas Kampanye. Terungkap, berbagai alasan yang disampaikan oleh Caleg, salah satunya ada Caleg yang mengaku di larang memasang APK, padahal APK tersebut di pasang di Zonasi yang telah ditentukan oleh KPU.

Menurut Selvi Katili Komisioner KPU Divisi SDM, masalah ini terjadi karena Pemilik Lahan yang menjadi tempat Pemasangan APK, tidak mengetahui bahwa wilayah lingkungannya menjadi Zonasi Pemasangan APK. Padahal sebelum wilayah lingkungan itu menjadi Zonasi Kampanye, terlebih dahulu sudah dimintakan Izin oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) kepada Pemerintah Desa atau Kelurahan.

“Namun fakta di lapangan itu berbeda, sehingganya Kami melakukan Evaluasi ini,” tutur  Selvi Katili, Jum’at (07/12) Damhil Hotel.

Selvi juga menambahkan, total APK yang difasilitasi oleh KPU untuk Caleg DPD dan DPR sebanyak 331 unit. Namun sesuai Keputusan KPU Nomor 1096 tentang Pelaksanaan Teknis Kampanye, masih memungkinkan untuk setiap Caleg dapat menambah sendiri jumlah APK.

“Dalam Peraturan 1096 itu, Calon itu bisa menambah APK yang diadakan oleh KPU, maksimal 5 APK setiap Desa dan Kelurahan dengan ketentuan Desain APK Balihonya tidak bertentangan dengan Edaran KPU nomor 1096,” terang Selvi.

Evaluasi Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 oleh KPU Provinsi Gorontalo

Selain Evaluasi Kampanye, KPU juga lakukan Validasi Pencermatan Surat Suara Caleg DPR yang akan di cetak oleh KPU pada 02 Januari 2019 nanti.

“Hari ini adalah Hari Terkahir bagi Partai Politik untuk mencermati, Nama Calon,Nomor Urut dan Nama Partai, jika masih ada Perubahan dan Perbaikan. Kami masih memberikan batas terakhir pada tanggal 12 Desember 2018 ini,” ujar  Hendrik Imran, Komisioner KPU.

Setelah dilakukan Validasi, Hendrik Imran pastikan tidak ada kesalahan Nama Caleg, Nomor Urut dan Nama Partai Politik yang dimasukkan kepada KPU.

Laporan: Najid Lasale
Editor: Arlan

Komentar

Berikan Komentar Anda

Baca Juga Ini