oleh

Miris,,, 300 Honorer Kota Gorontalo Terancam “DIRUMAHKAN”

LINTAS KOTA (LIGO) – Ratusan Tenaga Penunjang/Honorer dari 2000 Honorer di Kota Gorontalo Terancam Diberhentikan. Hal ini menjadi Kado Pahit bagi para Honorer.

Kebijakan ini merupakan bentuk respon Pemerintah Kota Gorontalo, terhadap Peraturan Pemerintah Pusat melalui PP Nomor 49 Tahun 2018 yang mengintruksikan agar Daerah tidak lagi mengangkat Honorer. Dalam PP tersebut meminta agar Instansi terkait memastikan Skema Kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK dapat diterima semua kalangan.

Sementara berdasarkan Laporan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Gorontalo kepada Komisi A, setelah lakukan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Kebutuhan Pegawai yang dibutuhkan di Kota Gorontalo hanya 1700 Honorer. Ini berarti 300 Honorer akan Dirumahkan.

Namun bagi Komisi A DPRD Kota Gorontalo ini bukanlah Solusi. Sebab menurut Mereka hal itu akan menambah Angka Pengangguran di Kota Gorontalo.

“Banyak kasus yang Kami temui di lapangan itu, Orang Tua yang anaknya Honorer, walaupun Anaknya hanya digaji dengan Gaji Kecil Mereka tetap inginkan Anak Mereka memiliki Pekerjaan walaupun hanya Honorer, jadi hal ini masih akan Kami konsultasikan lagi,” ujar Ekhwan Ahmad Ketua Komisi A. Senin (17/12) Aula DPRD Kota Gorontalo.

Tak ingin ada yang dikecewakan dengan Kebijakan ini, Komisi A akan segera lakukan Konsultasi ke Kemenpan RB agar Pemberhentian Honorer tidak dilakukan.

“Kami akan segera mengkonsultasikan hal ini ke Kemenpan RB, jadi bagi Honorer yang mendengar kabar ini, Kami harap bersabar Kami akan berusaha agar tidak terjadi Pemberhentian,” ungkap Ekhwan yang juga Aleg Fraksi Hanura ini.

Di kesempatan yang sama Darmawan Duming mengatakan, bila Kebijakan mengangkat PPPK ini dilakukan Kota Gorontalo, maka Dirinya menginginkan yang di prioritaskan adalah Honorer K2. Sebab dari segi Usia dan Waktu Pengabdian Mereka sudah terlalu lama mengabdi.

“Kami berharap, pada saat Perekrutan PPPK ini yang di utamakan adalah Honorer K2, karena Mereka telah lama mengabdi,” pinta Darmawan Duming.

Bila tidak diprioritaskan, Darmawan Duming pesimis bila mengikuti Pengangkatan PPPK, Honorer K2 ini akan berhasil, sebab mengingat Usianya.

“Seharusnya Pemerintah memberikan Reward kepada Mereka dengan jalan memprioritaskan Mereka,” imbuhnya.

Pada PPPK ini setiap Honorer harus mengikuti Tes Ujian terlebih dahulu. Dan bagi yang diterima akan menerima Gaji sesuai Upah Minimum Provinsi.

Laporan: Najid Lasale
Editor: Syahrir

Komentar

Berikan Komentar Anda

Baca Juga Ini