oleh

Optimalkan Pelayanan Publik, OPD Kabgor Di Evaluasi

LINTAS LIMBOTO (LIGO) – Paradigma Pelayanan “Pemerintah Yang Dilayani Oleh Rakyat”  di zaman ini tidak lagi kontekstual. Yang ada adalah “Pemerintah Yang Melayani Masyarakat” Hal ini di utarakan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Reformasi Birokrasi Setda Kabupaten Gorontalo, Rahmat Mohammad.

Untuk mewujudkan Pemerintah yang melayani dengan Pelayanan Publik Maksimal, Rahmat mengatakan Tindakan Pelayanan Publik yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Gorontalo terus dievalusi.

“Evaluasi Pelayanan Publik di OPD ini bukan semata-mata agar Kemenpan-RB menilai bahwa Pelayanan Publik di Kabupaten Gorontalo sudah baik, bukan seperti itu. Pelayanan Publik ini memang fungsi Kami sebagai Pelayan Masyarakat,” terang Rahmat usai menerima Materi Aspek Penilaian Pelayanan Publik yang disampaikan Kemenpan-RB melalui  Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo. Kamis (13/06)

Rahmat menambahkan, Kemenpan-RB akan melakukan Penilaian terkait Aspek-Aspek Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Tiga OPD, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Rumah Sakit dan Dinas Penanaman Modal. Namun kendati demikian, Penilaian ini tidak menutup ruang agar seluruh OPD juga melakukan Pelayanan yang baik dengan aspek-aspek yang disampaikan.

Mantan Kabag Humas dan Protokoler Setda Kabupaten Gorontalo ini juga menjelaskan ada beberapa Aspek Penilaian agar Pelayanan Publik di suatu OPD bisa dikatakan baik. Antaranya Aspek Kebijakan Pelayanan, yang di nilai adalah Bagaimana Pemerintah Melakukan Upaya Pelayanan Kepada Masyarakat Dengan Mudah, Sistem Pelayanannya Jelas serta Profesionalitas Birokrat saat melayani masyarakat.

“Selain itu Sistem Informasi Pelayanan juga harus jelas. Misalnya masyarakat harus mendapatkan Informasi berapa lama dia mengurus KTP, atau Informasi saat di Rumah Sakit dan juga soal waktu yang dibutuhkan untuk mengurus Perizinan,” jelas Rahmat.

Tidak hanya itu, dalam Pelayanan Publik yang baik Sarana Prasarana Pelayanan juga merupakan Penunjang penting yang perlu di siapkan Pemerintah Daerah untuk memudahkan Pelayanan.

“Sarana-Prasarana harus ada. Misalnya ketika masyarakat datang ke Dinas Dukcapil, ada Tempat Duduk untuk mengantri, ada Tempat Menyusui bagi Ibu yang memiliki Anak Balita dan juga harus ada sarana untuk Penyandang Disabilitas,” jelasnya lagi.

Namun Rahmat menyadari, meskipun Pemerintah Daerah terus melakukan Pelayanan yang maksimal, komplain terhadap Pemerintah juga tidak bisa terhindarkan. Karenanya untuk menghadapi situasi ini Sikap Birokrat di setiap OPD di tekankan untuk tetap memberikan jawaban atas Keluhan dan Komplain yang di sampaikan dengan menyiapkan Ruang-Ruang Konsultasi.

Penyampaikan Aspek Pelayanan Publik Yang Baik Oleh Kemenpan-RB Melalui Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo. Kamis (13/06) Ruang Madani.

Tak lepas dari Aspek Pelayanan, OPD di Kabupaten Gorontalo oleh Bupati dimintakan untuk terus melakukan Inovasi dalam rangka melakukan Lompatan atas capaian-capaian Program Pemerintah yang tidak lain untuk pelayanan masyarakat.

“Demi Pelayanan Maksimal kedepannya, Kami berharap agar masyarakat Pro Aktif menyampaikan Keluhan-Keluhan Pelayanan kepada Kami, karena Kami telah menyiapkan Ruang-Ruang untuk menyampaikan Keluhan dan Konsultasi demi mewujudkan Pelayanan maksimal di daerah ini,” harap Rahmat.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Helmi Tantu yang menyampaikan Aspek Penilaian Publik yang maksimal dari Kemenpan-RB menerangkan terkait Pelayanan Publik, Kemenpan-RB bisa melakukan Pemantau dan Evaluasi atas Pelayanan Publik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

“Dari beberapa Aspek Penilaian, OPD yang akan di nilai diharapkan melakukan Pembenahan atas Pelayanannya kepada Masyarakat. Bukan hanya saat Penilaian, tetapi setelah Penilaian juga Pelayanannya harus lebih maksimal,” harap Helmi Tantu mewakili Kemenpan-RB.

Laporan: Najid Lasale
Editor: Syahrir

Komentar

Berikan Komentar Anda

Baca Juga Ini