oleh

Pembayaran “Ganti Untung” Pelebaran Sungai Bolango Disesalkan

LINTAS KOTA (LIGO) – Proyek Pelebaran Sungai Bolango, Kota Gorontalo, yang dimulai sejak Tahun 2013 lalu ini, kini dipermasalahkan. Pasalnya Proyek yang memakan Anggaran tidak sedikit ini, belakangan di nilai merugikan Warga yang terkena dampak akibat Pembebasan Lahan. Mereka menilai, Ganti Rugi yang oleh Pemerintah Kota di sebut sebagai “Ganti Untung” tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Pemerintah menyebut “Ganti Untung” sebab dalam Pembebasan Lahan, Pemerintah Kota Gorontalo menjamin tidak ada yang dirugikan, bahkan Warga yang terkena dampak Pembebasan Lahan dijanjikan akan mendapatkan Keuntungan. Namun tidak demikian dengan yang dirasakan 4 warga  Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, yang mengeluhkan Rencana Pembayaran lahannya oleh Pemerintah, kepada Komisi C Dewan Kota Gorontalo. Senin (03/12).

Mereka mengungkapkan, Pemerintah telah menjanjikan akan membayarkan Lahan dan Bangunan warga dengan harga setiap meternya 3 Juta 5 Ratus Rupiah. Namun harga itu di nilai tidak sesuai dengan yang mereka rasakan.

“Setahu kami, dari Harga Pokok dan Bangunan yang dijanjikan Pemerintah akan dibayarkan 3 Juta 500 Rupiah setiap meternya. Belum untungnya yang dijanjikan. Namun kenyataannya sampai ke Masyarakat, itu hanya 1 Juta 5 Ratus Rupiah permeternya,” ungkap Tukiran, Warga Tenilo.

Tukiran dan ketiga temannya juga mengatakan akan pasrah bila Pemerintah tidak membayarkan UNTUNG seperti yang pernah dijanjikan. Asalkan Harga Pokok yang dibayarkan kepada mereka sesuai dengan yang dijanjikan.

“Kami berempat tidak masalah bila Pemerintah tidak membayarkan UNTUNG atas Lahan kami, asalkan Pembayaran Pokok 3 Juta 5 Ratus Rupiah setiap meternya yang dijanjikan  itu dibayarkan full,” ungkap Tukiran.

Keluhan ini langsung ditanggapi Komisi C Dewan Kota Gorontalo dengan mengundang Balai Sungai dan Pemerintah Kota Gorontalo, meminta Kejelasan Nasib seluruh Warga yang terkena dampak Pembebasan Lahan Proyek Pelebaran Sungai Bolango. Ketua Komisi C Hais Karel Nusi menilai, selama ini proses Pembayaran Ganti Untung berjalan baik. Hanya saja menyangkut Perhitungan Appraisal (Penilaian) tidak sesuai “keadaan” sekarang, sebab “label” pembayarannya “Ganti Untung”.

Hais Nusi juga mengatakan dirinya sudah melihat langsung 4 Rumah Warga Tenilo yang mengeluhkan pembayaran “Ganti Untung” kepada Komisi C Dewan Kota.  4 Rumah Warga ini kata Hais, adalah Rumah Permanen.

“Empat Rumah ini kami sudah kunjungi, memang 4 Rumah ini, Rumah Permanen. Masa’ hitungan pembayaran permeternya di hitung sama dengan Rumah Semi Permanen. Ini yang mereka tuntut,” ujar Hais Nusi.

Namun Hais menilai masalah ini bukanlah hal yang perlu dibesar-besarkan. Masalah ini menurutnya perlu di tinjau kembali agar tidak merugikan Masyarakat yang terkena dampak. Dirinya menginginkan Pembangunan Proyek dapat berjalan lancar asalkan Warga yang Terkena Dampak “Digusur” bisa membangun Rumah di tempat lain dari pembayaran “Ganti Untung”.

“Seandainya Mereka digusur, kemudian Mereka tidak bisa membangun Rumah di tempat lain itu sama saja kita menambah Pundi Kemiskinan di Kota Gorontalo. Pemerintah itu tugasnya bukan hanya memikirkan Masyarakat Miskin menjadi Sejahtera, tetapi juga harus memikirkan Masyarakat Sejahtera agar tidak menjadi Miskin. Apalagi mereka Miskin karena dampak Pembangunan, untuk apa Pembangunan dilakukan kalau membuat Warga menjadi Miskin,” terang Hasi Nusi.

Warga Tenilo (tengah) yang menuntut Pembayaran Pembebasan Lahan Yang Dijanjikan

Sementara itu, diketahui Total Anggaran yang Pembayaran “Ganti Untung” yang dibutuhkan sebanyak 28 Milyar Rupiah. Dan saat ini 25 Milyar Rupiah sudah siap untuk dibayarkan oleh Balai Sungai kepada Warga.

“Tapi untuk batas waktu Pembayaran yang 25 Milyar Rupiah ini, batas Pembayarannya hanya sampai 10 Desember 2018. Nah oleh sebab itu, dari pihak Balai Sungai meminta kepada Pemerintah Kota Gorontalo untuk mempercepat Administrasi untuk Proses Pembayaran,” pungkas Hais Nusi.

Sementara itu, berdasarkan Data yang disampaikan Pemerintah Kota Gorontalo, total “Ganti Untung” yang akan dibayarkan kepada Warga Terkena Dampak adalah sebagai berikut:

  1. Warga Kelurahan Siendeng sebesar Rp. 4.250.746.861-,

  2. Kelurahan Biawao Rp. 1.355.322-,

  3. Kelurahan Donggala Rp. 445.709.081-,

  4. Kelurahan Molosipat Rp. 11.138.977.865-,

  5. Kelurahan Tenilo Rp. 5.695.493.062-,

  6. Kelurahan Buliide Rp. 4.913.139.784-, dan

  7. Kelurahan Buladu Rp. 452.528.431-.

Yang dibayarkan dari Anggaran yang bersumber dari APBN. Apabila hingga 10 Desember 2018 tidak dibayarkan, sisa Anggaran tersebut akan di tarik kembali oleh Pemerintah Pusat. Sehingganya Hais Nusi menekankan kepada Pemerintah Kota Gorontalo untuk mempercepat Data Administrasi yang dimintakan agar Proses Pembayaran hingga batas waktu yang ditentukan dapat terselesaikan.

Laporan: Najid Lasale
Editor: Syahrir

Komentar

Berikan Komentar Anda

Baca Juga Ini