oleh

Raih Opini WTP 9 Kali, Badan Keuangan: Tidak Ada Temuan Materil

LINTAS KEUANGAN (LIGO) – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang mampu mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 9 kali dari BPK-RI atas Pengelolaan Keuangan Daerah patut di acungi jempol.

Namun Opini WTP tersebut adalah bentuk penghargaan dan tentu subtansi yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Gorontalo bukanlah Penghargaannya, melainkan bagaimana mengelola Sumber-Sumber Keuangan Daerah secara Akuntabel, Efektif dan Efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Predikat Opini WTP yang diberikan kesekian kalinya oleh BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo atas dasar, Penyajian Laporan Keuangan secara Standar Akuntasi Pemerintah, Sistem Pengendalian Interen Pemerintah sudah bagus dan memadai, dan Kepatuhan terhadap Perundang-Undangan. Tiga Hal ini membuat Kabupaten Gorontalo berhasil mempertahankan Predikat WTP.

“Bukan berarti mendapatkan Predikat WTP, Pengelolaan Keuangan kita bebas dari dari Kekurangan atau Penyimpangan. Ada Kesalahan, ada Penyimpangan, tetapi nilainya tidak material. Material itu di hitung dari total APBD kita,” terang Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, Rismawaty Arsyad, SE., M.Si menanggapi Rekomendasi BPK-RI. Rabu (29/05).

Disamping itu, Pemeriksa Keuangan juga memiliki Standar Presentase Tingkat Material Kesalahan suatu Laporan Keuangan yang bisa di toleransi. Sehingga dengan beberapa kekurangan yang dimiliki, Kabupaten Gorontalo masih mendapat Predikat itu.

Sementara untuk temuan BPK atas Kekurangan Kas Bendahara Penerimaan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Rismawaty menjelaskan, terjadi akibat tidak melunasi pembayaran sesuai kontrak. Sehingga terjadi penundaan uang masuk ke Kas Daerah. Dia juga menjelaskan, temuan BPK atas Penetapan Pelaksanaan Pembangunan RSUD Boliyohuto yang dinilai tidak sesuai Dokumen Pengadaan, itu di akibatkan Denda Keterlambatan Pekerjaan.

Sampai dengan Batas Kontrak Pekerjaan belum selesai, sehingga BPK menghitung Denda. Dan itu akan diselesaikan oleh Pihak Ketiga. Sama halnya dengan temuan BPK di Dinas PU atas kekurangan volume yang ditemukan saat pemeriksaan fisik, serta denda keterlambatan akan di selesaikan oleh Pihak Ketiga.

“Sementara untuk temuan BPK di RS. Dunda, Deposito RS. Dunda ada Pemotongan Biaya Administrasi oleh pihak Bank terhadap Kas-nya Rs. Dunda. Dan itu sudah di tindak lanjuti dengan pihak Bank,” tambahnya.

Predikat WTP bagi Kabupaten Gorontalo merupakan apresiasi yang sangat membanggakan sekaligus merupakan beban moril yang berat. Karena publik sering berpendapat bahwa dengan diraihnya WTP, maka berarti Ketiadaan Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuanga Daerah.

Sehingganya saat menerima Penghargaan tersebut, Bupati Nelson menegaskan pihaknya kedepan akan melakukan Perbaikan dan Penatausahaan yang lebih baik terkait beberapa hal, di antaranya, Legalitas Penetapan Rekening Kas Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran, Penatausahaan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan, Penatausahaan Belanja Dan Persediaan Dana BOS serta Persediaan pada BLUD, Penatausahaan Dan Penggunaaan Barang Milik Daerah, Penatausahaan Dan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Belanja Barang Diserahkan Kepada Masyarakat Pada Dinas Peternakan, Pengelolaan PAD khususnya Retribusi Pasar yang Dipihakketigakan, Pertanggung Jawaban Belanja yang Dipihakketigakan dan Kedisipilinan Waktu Penyelesaian Kontraktual.

Laporan: Najid Lasale
Editor: Syahrir

Komentar

Berikan Komentar Anda

Baca Juga Ini