oleh

Skandal GORR, BPKP: Tinggal Menunggu Kelengkapan Dari Kejati Gorontalo

LINTAS HUKUM (LIGO) – Perlahan-lahan namun pasti, Penanganan Kasus Dugaan Korupsi GORR (Gorontalo Outer Ring Road) yang diduga menelan kerugian negara hingga 80 Persen dari Anggaran Pembebasan Lahan itu mulai terungkap.

Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo kepada wartawan lintasgorontalo.com, terang-terangan soal Kasus ini.

Menurut Muchtazar, Koordinator Pengawasan Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo ditemui di Kantornya, Jum’at (04/01) mengungkapkan Kasus yang menyeret Nama-Nama Pejabat ini sudah dilaporkan pihak Kejaksaan Tinggi ke Lembaga yang juga Tugas Utamanya Memberantas Korupsi Pembangunan tersebut.

Dirinya mengakui, jika pihak Kejaksaan Tinggi sudah menyurati secara resmi kepada mereka terkait dengan Permintaan Audit Dugaan Kerugian Negara sejak Nopember 2018 kemarin.

“Benar, pihak Kejaksaan Tinggi sudah menyurat kepada Kami terkait Permohonan Audit Dugaan Kerugian Negara terhadap Pengadaan Proyek Tanah Pembangunan GORR yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo” ungkap Muchtazar.

Langkah BPKP selanjutnya Muchtazar mengatakan, jika telah melakukan Rapat dengan pihak Kejaksaan Tinggi untuk mendengarkan permohonan pihak Kejaksaan Tinggi dengan melakukan Gelar Perkara.

“Kami sudah lakukan Gelar Perkara terkait Permohonan Audit oleh pihak Kejaksaan Tinggi di Kantor Kami. Hasilnya pun sudah Kami sampaikan ke Mereka dengan beberapa catatan yang perlu dilengkapi,” tegas Muchtazar.

Pria kelahiran Medan ini juga menyebut dalam Penanganan Kasus Ini, akan ada banyak Saksi yang akan diperiksa dan akan memakan waktu dan anggaran yang cukup besar. Bahkan dalam Pengalaman Penyidikan, Skandal ini sangat Spektaluler karena Pecahkan Rekor Seribuan Orang Terperiksa.

“Kasus yang juga ditangani KPK dan BPKP Pusat ini, cocok masuk Museum Rekor karena barusan ada Kasus yang akan diperiksa sebanyak 1000an lebih orang. Jadi akan membutuhkan Waktu dan Tenaga bahkan Anggaran yang besar pula. Tapi soal anggaran itu tidak masalah.” ungkap Muchtazar.

Pihaknya juga menegaskan, jika Persoalan Korupsi adalah Tugas yang Wajib Diprioritaskan untuk segera dilakukan Langkah-Langkah Kongkrit sehingga proses tersebut berjalan secepatnya dan dapat membantu pihak Kejaksaan Tinggi untuk melakukan proses selanjutnya.

Laporan: Jaringan SMSI
Editor: Najid Lasale

Komentar

Berikan Komentar Anda

Baca Juga Ini