oleh

Solusi Fedriyanto Koniyo Terkait Masalah Honorer Kota Gorontalo

LINTAS DEKOT (LIGO) – DPRD Kota Gorontalo seriusi masalah ratusan Honorer dari 2000 Honorer di Kota Gorontalo yang akan ‘dirumahkan’. Memang hal tersebut adalah Kebijakan Pemerintah Pusat melalui PP Nomor 49 Tahun 2018 yang menginstruksikan agar Daerah tidak lagi mengangkat Honorer. Dalam PP tersebut meminta agar Instansi terkait memastikan Skema Kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK dapat di terima semua kalangan.

Berdasarkan Peraturan itu, setiap Honorer Kota Gorontalo diwajibkan untuk mengikuti Ujian Tes Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  atau PPPK.

Karenanya, demi maksimalkan Penerapan PPPK di Kota Gorontalo, Rabu (26/12) Ketua DPRD Fedriyanto Koniyo di dampingi Sekretariat DPRD Kota Gorontalo lakukan Study Banding ke DPRD Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Setelah lakukan Study Banding, masalah yang dihadapi Kabupaten Gowa dalam Penerimaan PPPK tidak serumit yang ada di Kota Gorontalo.

“Sejak lama Kabupaten Gowa tidak lagi menerima Tenaga Honorer. Mereka hanya menerima Tenaga Kontrak dari Perusahaan Outsourcing, berbeda dengan Kita di Kota Gorontalo yang saat ini memiliki tenaga Honorer 2000 Orang,” kata Fedriyanto Koniyo.

Kebijakan ini sangat disayangkan Fedriyanto yang juga Alumni Makassar, sebab akan ada Orang yang tidak lagi mendapatkan Pekerjaan. Karenanya Fedriyanto Koniyo mendorong Pegawai Honorer untuk mengikuti Ujian PPPK. Dirinya juga berharap, agar pelaksanaan Ujian PPPK dilaksanakan dengan Baik dan Transparan.

“Saya berharap agar Penerimaan PPPK ini dilaksanakan secara Transparan agar menghasilkan Orang-Orang Berkulitas dan memiliki Skill,” harap Fedriyanto Koniyo.

Laporan: Najid Lasale
Editor: Gilang

Komentar

Berikan Komentar Anda

Baca Juga Ini