oleh

Suara Mahasiswa Gorontalo Tolak RUU KUHP Dan RUU KPK

LINTAS KOMUNITAS (LIGO) – Polemik RUU KUHP dan RUU KPK menjadi isu Nasional yang memancing gerakan perlawanan mahasiswa diberbagai Daerah yang ada di Indonesia sehingga melakukan aksi demo untuk menolak RUU KPK dan RUU KUHP yang dinilai berpotensi menyengsarakan rakyat.

Di Gorontalo, gerakan Demontrasi Nasional itu juga dilakukan oleh ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Gorontalo, Rabu kemarin.

Aksi ini dimulai pagi hari di awali dari  depan gerbang Kampus UNG. Menjelang sore, Mahasiswa tak henti meneriakan  tuntutan, mengangkat poster perlawanan dan berorasi soal tuntutan mereka dengan tema besar “Tolak  RUU KPK, RUU KUHP dan RUU lainya yang berpotensi menyengsarakan rakyat,”.

“Kawan-kawan sekalian, sebagai mahasiswa yang peduli terhadap Masa Depan Bangsa Indonesia dan Rakyat Indonesia, kita jangan pernah takut menyuarakan keadilan untuk Rakyat Indonesia, hari ini menjadi hari yang bersejarah bagi kita semua yang ada di Gorontalo, kita bersama-sama untuk menolak RUU KPK, RUU KUHP, hidup mahasiswa, hidup rakyat,” Teriak lantang, Rifaldi selaku Jendral Lapangan dalam orasinya di depan gerbang Kampus Peradaban UNG.

Sebelum dibentuknya Aliansi, isu RUU KUHP dan RUU KPK sudah bergaung di Internal masing-masing Kampus di Gorontalo, karena itu ketika munculnya rencana untuk melakukan demo, mereka langsung merapatkan barisan serentak mendeklarasikan penolakan terhadap RUU KPK dan RUU KUHP secara bersama-sama.

Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Gorontalo itu berasal dari 7 Kampus yang ada di Gorontalo, di antaranya, Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Universitas Ichsan Gorontalo (UIG), STIMIK Ichsan Gorontalo, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bina Taruna Gorontalo, STIKES Bina Mandiri Gorontalo,  dan Politeknik Gorontalo.

Aksi mahasiswa yang dimulai dengan Long March menuju kantor DPRD Provinsi Gorontalo dengan jarak kurang lebih 6 kilo meter itu, dalam sekilas mengingatkan kembali mahasiswa tentang perjuangan “Angkatan 98”. Sebutan itu merujuk pada mahasiswa yang turun kejalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk Kadaulatan Indonesia pada masa Reformasi yang saat itu menduduki Kantor DPR RI.

Mahasiswa yang melaksanakan aksi mulai bertindak Anarkis dan coba ditenangkan oleh Koordinator Lapangan

Mereka menjadi  salah-satu bagian terpenting dalam sejarah runtuhnya Rezim Orde Baru saat itu sehingga membuat Soeharto Mengundurkan Diri dari Jabatanya sebagai Presiden Indonesia yang lebih dari Tiga Dasawarsa Berkuasa.

Dibandingkan dengan jumlah mahasiswa “Angkatan 98”  Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Gorontalo anti RUU KUHP dan RUU KPK masih kalah jauh dalam jumlah masa aksi, tapi tidak dengan semangat perjuangannya.

Dalam aksi itu mahasiswa mengeaskan, bergerak tanpa adanya tendensi ataupun intervensi, melainkan atas kemauannya sendiri dan murni untuk rakyat tanpa adanya sokongan dana dari pihak manapun, semuanya dilakukan secara bersama-sama dengan satu nama yaitu, Aliansi Mahasiwa dan Pemuda Gorontalo.

Mulai dari pengurusan izin untuk melaksanakan demo,mobilisasi massa, pembuatan poster dan spanduk, hingga materi orasi, semuanya sudah diatur dan disepakati bersama dalam Settingan Konsolidasi Aksi antar Kampus oleh Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Gorontalo sebelum mereka turun kejalan.

Sesampainya para mahasiswa di Gedung DPRD, mereka disambut dengan pagar besi dilapisi jejeran kawat berduri dan ratusan Petugas Keamanan lengkap dengan unit Mobil Water Canonnya.

Suasana pun memanas antara mahasiswa dan pihak Kepolisian sehingga membuat para mahasiswa memaksa masuk ke dalam halaman Gedung DPRD Provinsi Gorontalo dengan merobohkan pagar yang menghalangi mereka untuk masuk ke dalam halaman Gedung.

Perjuangan itu pun, akhirnya memaksa Ketua sementara DPRD Provinsi Gorontalo Paris R.A Yusuf menerima perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan tuntutan nya dan menyerakan perjanjian dalam bentuk Fakta Integritas yang harus di tanda tangani oleh Ketua dan seluruh Anggota DPRD yang hadir saat itu.

Dalam pertemuan tersebut mahasiswa menyampaikan 7 butir tuntutan yang telah ditanda tangani oleh Anggota DPRD Provinsi Gorontalo melalui Fakta Integritas yang telah disiapkan oleh para mahasiswa,

Adapun tuntutan yang dibacakan dalam pertemuan tersebut yaitu,

  1. Mencabut RUU KPK Dengan Menerbitkan Perppu Dan Disetujui Oleh DPR.
  2. Mencabut RUU Pemasyarakatan Yang Memberikan Kenikmatan Bagi Para Koruptor.
  3. Membatalkan Pengangkatan Seluruh Calon Pimpinan KPK Terpilih.
  4. Menunda Pengesahan Dan Mengeluarkan Seluruh Ketentuan Mengenai Korupsi Dan RUU KUHP.
  5. Memcabut Draf RUU KUHP Dan Melakukan Kajian Partisipasi Publik Kembali Dalam Penyusunan Draf Secara Komprehensif Sebelum Melakukan Pembahasan Di DPR
  6. Mencabut Pasal-Pasal Karet Dalam UU Ite Dan Perundang-Undangan Lainya.
  7. Menghapus UU Pada Pasal Yang Mengatakan Tidak Boleh Mengkritik Presiden.

“Masalah ini adalah masalah Nasional, kami bangga dan senang sodara peduli dengan Bangsa ini, kami sepakat untuk menyampaikan Aspirasi ini ke DPR Pusat untuk di tindaklanjuti,” kata Paris Yusuf sebelum menanda-tangani Fakta Integritas.

Setelah pertemuan selesai, para perwakilan mahasiswa dan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo digiring menuju halaman Gedung untuk menyampaikan pernyataan sikap PENOLAKAN atas RUU KPK dan RUU KUHP serta mebacakan kembali hasil kesepakatan di depan seluruh massa aksi.

Ketua DPRD ,Faris Jusuf Terima Perwakilan Mahasisqa Dalam Gedung DPRD

Para mahasiswa pun mengingatkan kembali agar kesepakatan tersebut harus ditepati sesuai perjanjian dan mengancam akan melakukan aksi yg lebih besar lagi ketika itu tidak ditepati. “Kami akan pantau terus masalah ini, dan jangan coba-coba membohongi kami, karena kami sudah tidak percaya lagi dengan DPR, dan kalau saja tidak ada tindak lajut dari DPRD, maka kami akan turun lagi dengan jumlah yang lebih besar” kata Yahya Abdullah yang menjadi salah-satu perwakilan mahasiswa untuk bernegosiasi.

Penolakan ini dilakukan mahasiswa karena mengganggap DPR sudah sewenang-wenang dalam membuat Undang-Undang tanpa memikirkan nasib rakyat, DPR dinilai telah berkhianat kepada rakyat dengan membuat aturan yang berpotensi menyengsarakan rakyat.

Gerakan dan semangat perjuangannya yang ditunjukan Aliansi Mahasiwa dan Pemuda Gorontalo itu juga dilakukan oleh kawan-kawan mereka diberbagai Daerah di Indonesia, diantaranya, Makassar, Jakarta,Sumatra, Jogjakarta dengan massa aksi yang lebih besar juga melakukan aksi serupa untuk serentak menolak RUU KPK dan RUU KUHP dan menyatakan Mosi tidak percaya kepada DPR yang telah berkhianat kepada rakyat dan melanggar Prinsip Dasar Demokasi yaitu, Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat.

Laporan: Najid
Editor: Syahrirz

Komentar

Berikan Komentar Anda

Baca Juga Ini