oleh

Terkait Porsi APBD Untuk Infrastruktur, Komisi B Dewan Kota Lakukan Konsultasi Kerja

LINTAS DEKOT (LIGO) – Anggota Komisi B DPRD Kota Gorontalo (Bidang Ekonomi dan Keuangan) Kamis (08/11) lakukan Konsultasi Kerja ke ke Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI terkait Pengalokasian Dana sebesar 25 persen dari APBD untuk Pembangunan Infrastruktur.

Terkait Aturan 25 persen ini kata Mucksin Brekat adalah kewajiban yang dituangkan dalam Regulasi Nomor 15 tahun 2017. Namun yang menjadi masalah tambahnya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Gorontalo hanya berkisar Rp 508 Milyar.

“DAU kita hanya Rp. 508 Milyar, dari DAU itu Rp. 475 Milyar dimasukkan dalam Belanja Umum yang terkait dengan Urusan Wajib dan Pilihan. Sisanya itu hanya berkisar Rp. 33 Milyar yang akan dialokasikan selain Belanja Umum dalam hal ini Belanja Pegawai, makanya kami bingung dan melakukan Konsultasi ini,” ujar Mucksin.

Setelah melakukan konsultasi, Kementerian Dalam Negeri menyampaikan harus menerima laporan terlebih dahulu, namun dalam penganggaran 25 persen kata Mucksin harus dianggarkan terlebih dahulu.

“Bila ada masalah dengan penganggaran ini, saya kira ada solusi-solusi tertentu yang menjadi dasar kami di daerah dalam hal ini Bidang Keuangan untuk menjadi acuan kami dalam Penganggaran,” terang Mucksin.

Konsultasi Kerja DPRD Kota Gorontalo dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri

Anggota Komisi B DPRD Kota Gorontalo yang melakukan Konsultasi Kerja diantaranya Tien Suharti Mobiliu, Rolly Kadullah, Fadli Dungga dan Mucksin Brekat. Dalam konsultasinya di Kementerian Dalam Negeri, Komisi B didampingi langsung oleh Sekda Kota Gorontalo Ismail Madjid, Plt Bappeda Laida Ali dan Marwan Mursidi dari Badan Keuangan Kota Gorontalo yang disambut oleh Sofyan, Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

Laporan: Najid Lasale
Editor: Arlan

Komentar

Berikan Komentar Anda

Baca Juga Ini