oleh

Tindak Tegas Korupsi, Penegak Hukum Kejar Aset Milik Tersangka

LINTAS HUKUM (LIGO) – Pelaku Kejahatan Tindakan Korupsi di Indonesia memiliki banyak akal bulus untuk menyembunyikan Harta Kekayaan yang diperolehnya dengan cara tidak wajar (Korupsi), diantaranya dengan cara melakukan Money Laundering (Pencucian Uang) agar tidak mudah diketahui oleh Penegak Hukum.

Terkait Money Laundering ini, Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo DR. Jaja Subagja, SH., MH menerangkan bahwa Penegak Hukum saat ini tidak hanya terfokus pada Pelaku Tindakan Korupsi, tetapi juga mengejar aset yang dimiliki oleh Pelaku Korupsi.

“Tidak hanya mengejar Oknum Tersangka tetapi juga Aset milik Tersangka, terutama Aset itu diperoleh Tersangka dengan cara-cara Ilegal atau KKN,” tegas Kajati Jaja Subagja, Kamis (08/08) saat membuka In House Training yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI dalam rangka Peningkatan Kemampuan Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Korupsi.

Untuk mengejar aset milik Pelaku Korupsi ini kata Kajati, Penegak Hukum dan Auditor di Gorontalo harus memiliki kemampuan dalam Penanganan Perkara Korupsi, karena itu pihaknya bekerja sama dengan KPK dan Polda Gorontalo melaksana penyegaran kemampuan Penyidik dan Auditor melalui Pelatihan.

Jaja menambahkan, Penegak Hukum juga dapat melakukan Pemblokiran Rekening milik Tersangka Kasus Korupsi, yang dimungkinkan disimpan dalam Rekening atas nama milik orang lain atau disamarkan.

Deputi Penindakan KPK RI, BrigjenPol Setyo Budiyanto

Di kesempatan yang sama, Deputi Penindakan KPK RI melalui Koordinator Wilayah Brigjen Pol. Drs. Setyo Budiyanto, SH., MH. menyampaikan, kerjasama In House Training sangat bermanfaat untuk melaksanakan Penindakan Tegas atas Perkara Korupsi di Gorontalo.

“Dengan adanya kegiatan ini para Penyidik yang sebelumnya hanya berfokus pada Pelaku maka orientasinya berubah lebih ke Follow The Money,” ungkap Setyo.

Seiring dengan hal tersebut Wakapolda Gorontalo Kombes Pol Drs. Jaya Subrianto, menyampaikan perlunya sinergitas antara Jaksa, Polisi dan KPK dalam menyamakan persepsi dan apa yang harus dilakukan dalam Penindakan Perkara Korupsi, sehingga Penegak Hukum di Gorontalo memiliki pandangan yang sama dalam hal Penindakan Korupsi yang banyak merugikan Negara. (B01).

Editor: Najid

Komentar

Berikan Komentar Anda

Baca Juga Ini