oleh

Total 34 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Diterima Bawaslu

LINTAS POLITIK (LIGO) – Menjelang Pemilihan Umum yang tinggal 69 Hari ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo hingga hari ini, Kamis (07/02/019) akui sudah menerima 34 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu di Gorontalo. Dari jumlah Laporan tersebut, 20 diantaranya merupakan Laporan yang diterima oleh Bawaslu Kota dan Kabupaten se-Provinsi Gorontalo dan 14 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu diterima langsung oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo.

Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Jaharudin Umar, dalam Konferensi Pers yang dilaksanakan di Aula Bawaslu, mengatakan dari sejumlah Laporan yang diterima oleh Bawaslu tersebut, hanya ada beberapa Laporan yang bisa di Registrasi oleh Bawaslu.

“Setiap temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu, sebagaimana Peraturan Bawaslu harus Kita lihat keterpenuhan Syarat Formil dan Materil,” tutur Jaharudin Umar.

Syarat Formil ada Dua Hal, apakah yang bersangkutan Berkewenangan untuk Melaporkan atau tidak. Laporan Pelanggaran Pemilu hanya dapat disampaikan oleh Peserta Pemilu, Warga Negara Indonesia yang Punya Hak Pilih dan Pemantau Pemilu. Sementara untuk Syarat Materil, mulai dari Siapa Pelakunya, Siapa saja Saksinya, Bagaimana Uraian Peristiwanya dan Bagaimana Barang Buktinya.

“Kalau ini Terpenuhi, maka Kita Register. Kalau tidak terpenuhi Kita tidak boleh Register,” terang Jaharudin.

Sementara, dari 14 Laporan yang ditangani Bawaslu Provinsi Gorontalo hanya 4 Laporan yang dinyatakan memenuhi Register dan dapat diproses Tindak Lanjutnya, dan sisanya dinyatakan telah dihentikan karena Tidak Memenuhi Syarat Formil dan Materil.

“Yang sudah Kita Register sekarang ini ada 4 Laporan yang tentu ini akan Kita lakukan Klarifikasi. Yang lainnya sudah Kita hentikan. Khusus yang 4 sementara Kita lakukan Penelusuran dan Kita sedang lakukan Klabrifikasi,” jelas Jaharudin.

Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Jaharudin Umar saat Konferensi Pers. Kamis (07/02)

Dirinya berharap, Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ini khusus di Provinsi Gorontalo, tidak banyak melakukan Pelanggaran.

“Amanat Undang-Undang menyatakan, Pemilu 2019 adalah bagaimana Kita Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas dan Bermanfaat. Tentu ukurannya adalah semua harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. Dan Kami berharap khusus di Gorontalo, Pemilu Tahun ini tidak banyak Pelanggaran,” harapnya.

Laporan: Najid Lasale
Editor: Syahrir

Komentar

Berikan Komentar Anda

Baca Juga Ini