oleh

UU KPK Mulai Berlaku 17 Oktober, ICW : Pemberantasan Korupsi Pindah Ke “Jalur Lambat”

NASIONAL (LIGO) – Tepat 17 Oktober 2019 Undang-Undang KPK hasil revisi sudah mulai berlaku. Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi akan tetap berlaku 30 Hari setelah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), meskipun Presiden Joko Widodo tidak menandatanganinya.

Sejumlah kalangan mendesak Presiden Joko Widodo agar segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Adalah Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan KPK mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menerbitkan Perppu.

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam lansir VOA, Senin kemarin (7/10) mengatakan jika Undang-Undang KPK yang baru berlaku maka upaya pemberantasan korupsi akan berpindah ke jalur lambat.

Kurnia menambahkan bahwa, akan membutuhkan waktu yang panjang untuk kembali merevisi Undang-Undang KPK tersebut jika nantinya di tingkat Mahkamah Konstitusi dinyatakan keliru. Menurut Kurnia tidak ada alasan bagi Presiden untuk tidak mengeluarkan Perppu karena adanya banyak penolakan di tengah masyarakat.

Lanjut kata Kurnia, Perppu merupakan Hak Konstitusional dan Hak Prerogratif Presiden. Adanya pihak yang menyatakan mengeluarkan Perppu terkait UU KPK ini merupakan Tindakan Inkonstitusional dan berpotensi Pemakzulan Presiden lanjut Kurnia hal itu merupakan pandangan yang sangat keliru.

“Jangan sampai Perppu ini tidak keluar, karena justru citra pemerintahan Jokowi-JK akan buruk dan juga citra pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin ke depan tidak lagi dipercaya terhadap janji-janji Anti Korupsinya. Nah, ini penting disampaikan kepada DPR agar proses pengeluaran Perppu menjadi mulus. Ketika Perppu dikeluarkan, KPK diselamatkan rakyat bersama Presiden,” kata Kurnia.

Kurnia menilai substansi UU KPK hasil revisi masih bermasalah. Masalah itu menyangkut keberadaan Dewan Pengawas, Kewenangan Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) hingga Pencabutan Status Pimpinan KPK sebagai Penyidik dan Penuntut Umum.

Terlebih menurutnya KPK sebagai Institusi tidak dilibatkan dalam proses Pembahasan UU itu sebelumnya. (*A01/fw/em/voaindonesia).

Komentar

Berikan Komentar Anda

Baca Juga Ini